teori desentralisasi. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi mekanisme bahwa kewenangan itu. teori desentralisasi

 
 Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi mekanisme bahwa kewenangan ituteori desentralisasi  Sebagian besar kepustakaan desentralisasi, tata kelola Tulisan singkat ini akan mengulas argumen teoritis yang pemerintahan dan kemiskinan merujuk tulisan Charles M

, 1998). Dari berbagai pendapat,konsep dan teori yang mendukung asas desentralisasi khususnya yang simetris (setara) atau asimetris (otonomi khusus/keistimewaan daerah) seperti tersebut di atas, tidak otomatis dapat disetujui oleh semua pihak, sebab ada juga yang kontra atau tidak sependapat dengan sudut pandang yang beda. Maka pada makalah ini akan membahas lebih lanjut tentang “Desentralisasi fiscal, Teori dan praktik”. 2. . Pelimpahan suatu wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Hal ini karena desentralisasi fiskal dapat mengurangi. In het Veld[2], konsep desentralisasi mengandung beberapa kebaikan, yaitu : 1. Memahami Desentralisasi Indonesia / Muhammad Noor ----- Yogyakarta: Interpena, 2012 viii + 221 hlm, 14 X 21 cm ISBN: 979-1740-25-9 1. Berdasarkan teori, desentralisasi dapat menimbulkan permasalahan principal agent akibat adanya informasi asimetris. Menurut Wahyu Kumotitomo (2018) terdapat 3 instrumen dalam desentralisasi fiskal, yiatu: Revenue sharing: pusat membagikan sebagian penerimaan pemerintah (biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi SDA, konsesi, dsb) kepada daerah. Pembahasan rinci dikaitkan dengan konsep. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. A. (UU No. Teori Desentralisasi Fiskal. Untuk konteks Indonesia, maka otonomi daerah menjadi pilihan yang tepat. 1 Oleh karena itu, pemahaman yang jelas terhadap konsep dan teori dari keduanya menjadi sangat penting. Tiebout (1956) berjudul “A pure theory of local expenditures” INFORMASI ARTIKEL ABSTRACTMelalui desentralisasi, lebih banyak rakyat – baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen – dilibatkan dalam . Ia kemudian melarikan diri ke Jenewa pada tahun 1933 dan Amerika. f. Defisiensi Teori Pemerintahan. a. Secara teori, desentralisasi harus memung-kinkan program pemerintah akan selesai lebih cepat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan mereka untuk memotong prosedur lamban yang sering dikaitkan dengan administrasi sentralistik. Makalah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kewenangan dan Kelembagaan Daerah Pasca 1999. 32 Tahun 2004 Pasal 1 mengenai/tentang Pemerintahan Daerah). 896. desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan. Teori Fiscal Federalism merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959), dan Oates (1972) dalam. 3. Penelitian Terdahulu. pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan pungutan ini merupakan jenis yang secara teori dan prakteknya jenis yang baik. 1. 033. Dampak Dari Adanya Sentralisasi. Teori yang Relevan 2. Political reality in Indonesia tells the relationship between decentralization and. Fiskal (Fiscal Decentralization). Keywords: Decentralization, Territorial Decentralization, Democracy, Political Participation Pendahuluan Banyak ahli sepakat bahwa konsep desentralisasi dan demokrasi merupakan konsep-konsep yang sangat kompleks. Desentralisasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan antara pusat dan daerah, menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk. KATA KUNCI: Desentralisasi fiskal, kesenjangan pendapatan antarprovinsi, DAU, DBH, koefisien Gini 1. 2 Desentralisasi dan Dimensinya 16 2. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sektor fiskal daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatan Republik Indonesia. implementasi system, yaitu proses menempatkan rancangan prosedur-prosedur dan metode baru atau revisi ke dalam operasi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan argumentasi alokasi anggaran untuk barang publik lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan. 1 Teori Korupsi 2. Komunikasi yang lebih efisien. Sentralisasi adalah seluruh wewenang manjadi terpusat pada organisasi pusat. menentang teori desentralisasi berujung pada konsensus mereka untuk menempatkan kapasitas pemerintah menjadi determinan penting menentukan keberhasilan atau kegagalan desentralisasi. Desentralisasi. Desentralisasi Fiskal Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Buku ini membahas Filsafat Hukum, Kritik atas Teori Hukum Murni, Tematik Desentralisasi Administrasi, Deradikalisasi sampai dengan Republik Desa. 1 Kajian Pustaka Beberapa penelitian yang behubungan dengan penelitian yang dikaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu: Penelitian yang dilakukan Bayu Dardias Kurniadi (JPP UGM, 2012) dengan judul desentralisasi asimetris di Indonesia. Desentralisasi FiskalKhususnya desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah. 2. II Landasan Teori Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi. Desentralisasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah. yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah. Sendi wilayah 2. oleh peneliti terdahulu yang telah . di China dimana desentralisasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inflationary (Brandt and Zhu, 2000). , Soeaidy, S. Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Landasan Teori 1. 406-1. Teori New Public Management New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan (controlling) dan perbandingan (benchmarking) yang menerapkan praktik kerja sektor privat ke sektor. Pada masa kolonial, isu ini sudah dibicarakan. Tinjauan Mengenai Tata. 1. Desentralisasi adalah proses multidimensi yang komplek dan implikasinya, pencapaian ekonomi sulit untuk diisolasi dari pengaruh-pengaruh faktor budaya, politik, kelembagaan dan sejarah. 1. Hans Kelsen ( bahasa Jerman: [hans ˈkɛlzən]; 11 Oktober 1881 – 19 April 1973) adalah seorang ahli hukum dan filsuf Austria. Asas Desentralisasi Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu : a. Tujuan penelitian : untuk mengetahui Efektifitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Medan pada tahun 2009-2013. Teori tersebut menandakan bahwa setiap daerah yang menjalankan otonomi memiliki perbedaan pola hubungan, karena adanya perbedaan. Gould dalam buku Demokrasi Ditinjau Kembali sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi. 11 Nuruddin Hady, Negara Kesatuan: Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara, Setara Press, Malang, 2019, h. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. tingkat desentralisasi yang mana akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi didaerah. Pada penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan, yaitu teori desentralisasi, teori desentralisasi fiskal intergovernmental transfers, dan teori revenue sharing. Banyak negara telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada. Desentralisasi fiskal yang tidak sekedar dekonsentrasi, baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. 2. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. Teori desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentu saja kemiskinan penanggulangan kemiskinan. Dekonsentrasi dan tugas pemban-tuan diselenggarakan karena tidak semua wewe-nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Dalam dokumen tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah (Halaman 30-35) Teori Desentralisasi - KAJIAN TEORI - tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah. kekuasaan negara didistribusikan kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan. Definisi Desentralisasi Menurut Bustami dan Nurlela (2009: 35) desentralisasi adalah delegasi otoritas pembuatan keputusan dalam organisasi, denganPrinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. pemerintahan. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan Non-Formal Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. 1. 5 Tahun 1974 ini bukanlah bentuk desentralisasi yang sebenarnya. Desentralisasi juga bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan keuangan dengan mengikutsertakan rakyat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 4 Korupsi dan Faktor yang Mempengaruhinya 21 2. 1. Desentralisasi dapat dilihat sebagai suatu prinsip demokratis yang fundamental. Teori Desentralisasi. Teori Fiscal Federalism terdiri dari dua perspektif teori, yaitu perspektif tradisional (Traditional Theories) dan perspektif baru (New Perspektif Theories). Pemahaman terhadap. otonom yang memikul hak desentralisasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan. dan . Teori ini menjelaskan bagaimana 45 46 71 55 18 19Volume 9, Nomor 2, Juli 2016 (111-124) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952. Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Fiskal. Undang-undang No. 000 8. Secara teoritis ada beberapa tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal (Osoro, 2003 dalam. Raja. 0. 22 Tahun 1999 dan UU No. Menurut konsep negara kesatuan memang desentralisasi berasal dari sentralisasi. 1. Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia, ichtiar baru van hoeve, Jakarta, hlm. Terdapat beberapa penjelasan yang melandasi ketidakberpihakan pandangan ini. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Pada bagian ini, membahas tentang teori desentralisasi fiskal, teori pelayanan publik dan beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di suatu daerah terutama sektor pendidikan serta teori hubungan antara desentralisasi dengan pelayanan publik. 30996. Menurut J. . Konsep Desentralisasi Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sendi keahliaan 1. OTONOMI KHUSUS (OTSUS) (pendekatan teori serta kasus aceh) OLEH: MUFAZZAL MAHASISWA ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA Bab I: Pendahuluan Bab II: Isi II. LANDASAN TEORI 2. 1 Dalam. Teori Desentralisasi 241-250 . Pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah kabupaten Jawa Tengah menunjukkan perbedaan dalam rasio-rasio fiskalJadi teori desentralisasi merupakan dasar pijakan otonomi. Kemudian pada bagian kedua akan diuraikan mengenai bahasan. Bagian kedua membahas mengenai teori otonomi daerah berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. kemungkinan, desentralisasi fiskal ke level Desa dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi. Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan kata sentralisasi yang21 BAB 2 KONSEP DEKONSENTRASI DALAM TEORI DAN PENERAPAN 2. 8 Teori New Media Menurut Para Ahli dapat digunakan untuk memahami fenomena media baru yang menjadi salah satu media massa populer dewasa ini. Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung,hlm. 2 Model-Model Analisis Korupsi 25 Willingness and Opportinuty 25 Model CDMA/V. Menurut nobelis ekonomi North (1990), teori kelembagaan merupakan perintah-perintah formal dan aturan informal beserta aturan-aturan penegaknya. 7. Universitas Brawijaya Press, Mar 30, 2018 - Political Science - 182 pages. teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI. NKRI. ’ Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Teori Demokrasi Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam berbagai literatur, penulis memilih klasifikasi tiga model teori demokrasi yang di kemukakan oleh Carol C. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatanDefinisi-definisi mengenai desentralisasi fiskal yang telah dikemukakan sebelumnya juga telah sesuai dengan desentralisasi fiskal yang selama ini dilaksanakan di Indonesia. Desentralisasi adalah suatu delegasi tanggung jawab, suatu penyerahan (diffusion) kekuasaan dan kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan (Davey, 1988). Latar BelakangUntuk diskusi selanjutnya, desentralisasi administratif yang meliputi tiga kategori (dekonsentrasi, delegasi dan devolusi) disebut dengan desentralisasi dalam arti luas. 2. Secara garis besarnya ada tiga hal penting yang disuarakan buku ini. 1. 2008. Teori, Konsep dan Aplikasi. Pengalaman menulis buku bersama saya mendorong penulisA. A. Bagian kedua membahas mengenai teori otonomi daerah berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. 5. OTONOMI KHUSUS (OTSUS) (pendekatan teori serta kasus aceh) OLEH: MUFAZZAL MAHASISWA ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA Bab I: Pendahuluan Bab II: Isi II. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan, b. Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai, berikut ini beberapa di antaranya: 1. Arti Desentralisasi Menurut KBBI Pengertian desentralisasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. 2. Desentralisasi kesehatan merupakan pemindahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait bidang kesehatan. LANDASAN TEORI . Wicaksono, K. Otonomi Daerah a. Kebijakan desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah. Struktur organisasi sangat diperlukan, karena memudahkan pekerjaan anggota organisasi, serta membuat proses kerjanya berjalan. Lampiran 2 Perhitungan Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal tahun 2010 Lampiran 3 Perhitungan Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal tahun 2011 Lampiran 4 Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan membandingkan PAD terhadap TPD dan BHPBP terhadap TPD tahun 2010-2011 Lampiran 5 Sektor PDRB di Kabupaten Sidoarjodikutip. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada. 1 Pengertian Pengarsipan Pengarsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan. dari teori politik klasik demokrasi liberal yang dikemukakan oleh John Stewart Mill. 6 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah, antara lain bagaimana proses desentralisasi dan otonomi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UU nomor 23 tahun 2014? Bagaimana upaya mewujudkan desentralisasi dan. Menjelaskan masalah desentralisasi fis-kal tidak dapat dipisahkan de ngan konsep. A: Landasan Teori Teori Bantuk Negara Teori Sistem Pemerintahan Teori Desentralisasi Teori Dekonsentralisasi Asaz Pembantuan II. Berdasarkan teori pembagian kekuasaan/pemisahan. Abstract. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni : 1. Artinya aspek politik dari desentralisasi atau otonomi daerah lebih kental dibandingkan dengan aspek ekonomi politik desentralisasi. Lantas, apa itu desentralisasi fiskal? Definisi PENERAPAN otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. B. Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal Desentralisasi di Indonesia sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan. Berdasarkan teori kontijensi, perlu adannya kesesuaian antara ketidakpastian lingkungan dan. Fungsi-fungsi Manajemen Sekolah. Formulasi Dana Desa Dana Desa didistribusikan ke Desa secara dua tahap seperti yang telah ditentukan oleh UU desa. Kebijakan desentralisasi. Pada hakikatnya sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinum bukan sebuah dikotomis. 10 prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil,efisien), faster (kinerjanya cepat. Pengertian Desentralisasi Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom;. Umiyati Haris. Desentralisasi Fiskal, desentralisasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam. Tujuan Desentralisasi. Teori Desentralisasi (Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah) Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia.